Komisi V DPR meminta Menteri Perumahan Rakyat untuk meninjau ulang Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun sederhana Milik (Rusunami) yang ada didaerah-daerah.

            Hal ini disampaikan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Epyardi Asda pada Rapat Kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya, Rabu (20/1) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said (F-PG), di gedung DPR.

            Menurut Epyardi, Rusunawa dan Rusunami itu sangat cocok dibangun dikota-kota besar, karena harga tanah dikota-kota besar sangat mahal, berkisar 4 – 5 juta rupiah per meter perseginya. Bahkan, katanya, ada juga tanah yang satu meternya mencapai 10 juta rupiah.

            Jika dibandingkan dengan di daerah, harga-harga tanah masih relatif murah hanya berkisar 50 ribu hingga 100 ribu per meter perseginya. 

            Epyardi menambahkan, jika dilihat anggaran di kementerian ini terbesar penggunaannya adalah untuk subsidi, dan subsidi ini untuk pembangunan rusunawa dan rusunami. Sedangkan subsidi ini berdasarkan pengamatannya kurang menyentuh pada masyarakat yang membutuhkan. Padahal, pembangunan yang bersubsidi ini belum tentu akan dirasakan masyarakat banyak.

            Berdasarkan pengamatan didaerah-daerah saat Komisi V DPR mengadakan kunjungan kerja didapat kenyataan bahwa rusunawa atau rusunami yang dibangun untuk mahasiswa ataupun yang lainnya, baik dari segi kualitas bangunan ataupun fasilitas lainnya banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi.

Padahal, sebetulnya banyak sekali program-program yang bisa dirasakan masyarakat seperti pembangunan perumahan swadaya. Namun sayangnya, pembangunan rumah swadaya ini hanya  dianggarkan untuk sekitar 20.000 rumah. Dari total yang dianggarkan kementerian ini hanya sekitar kurang lebih Rp 200 milyar. “Sangat disayangkan padahal proyek ini sangat menyentuh masyarakat,” kata Epyardi.

Untuk itu dia mengusulkan, program tahun 2010 ini, lebih banyak diarahkan kepada kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan, yang langsung dapat dirasakan masyarakat,  seperti pembangunan rumah swadaya.

Program ini perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat banyak rumah-rumah masyarakat di pedesaan yang belum layak huni dan mereka juga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Mudah-mudahan menteri bisa merealisasikannya dengan membangun perumahan-perumahan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat di desa-desa. Hal ini sesuai dengan program 1 juta rumah yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagi masyarakat tidak mampu,” harapnya.

Dia juga mengusulkan, agar Menpera dapat meningkatkan anggaran untuk  perumahan swadaya. Jika dulu renovasi untuk perumahan swadaya hanya mendapatkan dana sebesar Rp 5 juta, sebaiknya tahun ini dapat ditingkatkan menjadi Rp 10 juta dan Rp 20 juta untuk membangun rumah baru.

Tentunya hal ini berdasarkan pertimbangan mahalnya harga-harga bahan bangunan yang meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Kalau ini bisa direalisasikan saya rasa ini akan sangat banyak sekali manfaatnya kepada masyarakat,” imbuhnya.     

            Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa mengatakan, Tahun 2010 Kementeriannya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 4.003.564.419.000,-. Program terbesar anggaran ini adalah untuk subsidi perumahan sebesar Rp 3.099.046.000.000,-

            Menurut Suharso, untuk menjalankan program-program di kementeriannya membutuhkan anggaran sebesar Rp 11.251.478.000.000,-, sedang pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 4 triliun lebih. Untuk itu dia minta usulan penambahan anggaran pada APBN-P Tahun 2010 sebesar Rp 7.247.914.000.000,-   

            Suharso menyadari penyerapan subsidi pada tahun 2009 mengalami penurunan hanya sekitar 31,02 persen. Hal ini menurutnya, diakibatkan dampak krisis global yang berkepanjangan. Selain itu, kelembagaan Kemenpera belum dapat menjawab tantangan dan tuntutan lingkungan strategis yang ada.

            Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas guna melaksanakan tugas dan fungsi kementerian yang semakin berat dan kompleks. (tt)